Panggung Sandiwara Kualifikasi: Ketika Standar Hanya Berlaku untuk Rakyat Jelata

Indonesia hari ini sedang mempertontonkan sebuah drama ironi yang pahit. Di satu sisi panggung, kita melihat jutaan anak muda berjuang mati-matian memenuhi standar kualifikasi yang semakin tidak masuk akal. Di sisi lain, kita melihat karpet merah digelar untuk mereka yang naik ke puncak kekuasaan tanpa harus melewati labirin aturan yang sama.

1. Korporasi: Ekspektasi Langit, Upah Bumi

Di pasar kerja sektor swasta, kualifikasi Fresh Graduate telah bergeser menjadi "Superhero yang Kurang Gizi." Perusahaan menuntut gelar sarjana dari universitas ternama, kemampuan multibahasa, hingga pengalaman magang yang ekstensif.

Namun, di akhir kontrak, angka yang tertera sering kali hanya menyentuh batas minimum upah buruh, atau bahkan di bawahnya dengan dalih "biaya belajar." Fenomena Artificial Scarcity (kelangkaan lapangan kerja yang direkayasa) membuat posisi tawar pelamar menjadi nol. Mereka dipaksa menerima upah murah karena di luar sana ada ribuan orang lain yang siap menggantikan posisi mereka demi sesuap nasi.

2. Standar Etika: SKCK vs Rekam Jejak Pelanggar HAM

Salah satu syarat administratif yang paling "suci" bagi pelamar kerja adalah SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Tanpa surat ini, seorang lulusan terbaik pun tidak bisa menjadi kasir minimarket atau staf administrasi. Negara menuntut rakyatnya bersih dari noda kriminal sekecil apa pun.

Namun, mari kita tengok ke kursi-kursi empuk di pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Kita menemukan sebuah anomali besar: jabatan publik yang seharusnya memerlukan integritas moral tertinggi justru sering kali diduduki oleh sosok-sosok dengan rekam jejak yang kelam. Bagaimana mungkin seorang mantan pelanggar HAM atau mereka yang tersangkut kasus moralitas bisa memimpin bangsa, sementara rakyat biasa harus membuktikan dirinya "suci" hanya untuk menjadi buruh pabrik?

3. Nepotisme di Institusi Strategis: Kasus Bank Indonesia

Fenomena terbaru yang memicu perbincangan publik adalah penunjukan posisi strategis, seperti di jajaran direksi Bank Indonesia atau BUMN lainnya, yang terkadang tampak mengabaikan jalur meritokrasi.

Ketika seorang Direktur Utama atau pejabat tinggi ditunjuk tanpa memiliki rekam jejak atau pengalaman teknis yang relevan di bidangnya, ini adalah tamparan keras bagi para profesional yang membangun karier dari bawah selama puluhan tahun. Ini membuktikan bahwa di level elit, "siapa yang kamu kenal" jauh lebih sakti daripada "apa yang kamu bisa."

Sistem ini sedang mengirimkan pesan yang sangat berbahaya kepada generasi muda: bahwa aturan, etika, dan kualifikasi hanyalah instrumen untuk mendisiplinkan rakyat kecil agar tetap patuh dan murah. Sementara bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, aturan hanyalah saran yang bisa dilompati.

Selama standar ganda ini terus dipelihara, jangan heran jika kepercayaan publik terhadap institusi negara dan korporasi akan terus merosot. Kita tidak kekurangan orang pintar; kita hanya sedang mengalami krisis keadilan dalam penerapan standar hidup.